• Pelantikan Eselon IV oleh Sekretaris Daerah Pidie Jaya Ir. H. ISKANDAR, M.Si
  • Kata Sambutan Bupati Pidie Jaya H. Aiyub Abbas pada pelatikan pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
  • Diklat Penyusunan PAK
  • Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Honorer K2 Tahun 2014

USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 OKTOBER 2017

Download (PDF, 2.13MB)

PERSYARATAN DAN KETENTUAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWA NEGERI SIPIL DAERAH PERIODE 01 OKTOBER 2017

 

A. Usulan Kenaikan Pangkat Otomatis/Reguler :

  1. Surat Pengantar dari instansi.
  2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Dinas PPKAD.
  3. LP2P
  4. Foto Copy dan Leges SK CPNS/PNS.
  5. Foto Copy dan Leges SK Pangkat Terakhir.
  6. Foto Copy dan Leges SKP 2 Tahun terakhir (hard copy dan soft copy dalam CD)
  7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir).
  8. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang telah pindah instansi/kabupaten/provinsi).
  9. SK PMK yang dilegalisir (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja).
  10. Foto Copy surat tanda lulus ujian dinas yang telah dilegalisir.
  11. Foto Copy dan Leges Karpeg.
  12. Foto Copy dan Leges SK Konversi NIP Baru.
  13. Foto Copy dan Leges Ijazah Terakhir.

 

B. Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan dalam Jabatan struktural :                                                   

  1. Surat pengantar dari instansi.
  2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Dinas PPKAD.
  3. LP2P
  4. Foto Copy dan Leges SK CPNS/PNS.
  5. Foto Copy dan Leges SK Pangkat Terakhir.
  6. Foto Copy dan Leges SKP 2 Tahun Terakhir
  7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir).
  8. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang telah pindah instansi/kabupaten/provinsi).
  9. SK PMK yang dilegalisir (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja).
  10. Foto Copy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu (bagi aparatur sebelumnya menduduki JFT kemudian dilantik menjadi pejabat struktural).
  11. Foto Copy dan Leges SK Pelantikan dan Jabatan (Lama dan Baru).
  12. Foto Copy dan Leges Sertifikat Ujian Dinas.
  13. Foto Copy dan Leges Karpeg.
  14. Foto Copy dan Leges SK Konversi NIP Baru.
  15. Foto Copy dan Leges Ijazah Terakhir.

 

C. Usulan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu :

  1. Surat pengantar dari instansi.
  2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Dinas PPKAD.
  3. LP2P
  4. Foto Copy dan Leges SK CPNS/PNS.
  5. Foto Copy dan Leges SK Pangkat Terakhir.
  6. Foto Copy dan Leges SKP 2 Tahun Terakhir.
  7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir).
  8. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang telah pindah instansi/kabupaten/provinsi).
  9. SK PMK yang dilegalisir (bagi aparatur yang memiliki Peninjauan Masa Kerja).
  10. Asli PAK Baru.
  11. Surat Penyataan PAK Asli yang ditandatangani Pejabat Penetapan PAK.
  12. DUPAK Asli per tahun.
  13. Foto Copy dan Leges PAK Lama.
  14. Foto Copy dan Leges SK Jabatan Fungsional Pertama atau SK Kenaikan Jabatan Fungsional yang Terbaru.
  15. Foto Copy dan Leges Karpeg.
  16. Foto Copy dan Leges SK Konversi NIP Baru.
  17. Foto Copy dan Leges Ijazah Terakhir.

 

D. Usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :

  1. Surat pengantar dari instansi.
  2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Dinas PPKAD.
  3. LP2P
  4. Foto Copy dan Leges SK CPNS/PNS.
  5. Foto Copy dan Leges SK Pangkat Terakhir.
  6. Foto Copy dan Leges SKP 2 Tahun Terakhir.
  7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir).
  8. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang sebelumnya pindah instansi/kabupaten/provinsi).
  9. SK PMK yang dilegalisir (bagi aparatur yang memiliki Peninjauan Masa Kerja).
  10. Asli Tugas Belajar/Izin Belajar.
  11. Foto Copy dan Leges Ijazah dan Transkrip Nilai.
  12. Foto Copy dan Leges Sertifikat Ujian Penyesuaian (Khusus Jabatan Fungsional Umum).
  13. Asli Uraian Tugas (Khusus Jabatan Fungsional Umum).
  14. Asli PAK Baru (Khusus Fungsional Guru dan Fungsional Lainnya).
  15. Foto Copy dan Leges PAK Lama (Khusus Fungsional Guru dan Fungsional Lainnya).
  16. Surat Penyataan PAK Asli yang ditandatangani Pejabat Penetapan PAK.
  17. Foto Copy dan Leges SK Fungsional Pertama atau SK Kenaikan Jabatan Fungsional yang terbaru.
  18. Foto Copy dan Leges Karpeg.
  19. Foto Copy dan Leges SK Konversi NIP Baru.
  20. Foto Copy dan Leges Ijazah Terakhir.

 

 

Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab. Pidie Jaya

Download (PDF, 2.16MB)

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini kami menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM :

  1. Berstatus sebagai PNS aktif;
  2. Bagi pejabat struktural, serendah rendahnya menduduki pangkat Pembina (IV/a) dan telah menduduki jabatan struktural eselon III.a, diutamakan kepala SKPK;
  3. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan;
  4. Pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV;
  5. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosio Kultural Sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  6. Memiliki Pengalaman Jabatan dalam Bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan di duduki secara Kumulatif Paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  7. Sedang atau pernah menduduki Jabatan yang administrator atau JF jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  8. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan Moralitas yang baik;
  9. Usia paling tinggi 56 (lima Puluh Enam) tahun pada tanggal 1 Mei 2017;
  10. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  11. Tidak pernah / sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  12. Sehat jasmani dan rohani;

Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

  1. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar serta bermaterai Rp. 6.000;
  2. Fotokopi sah ijazah S-1 (S-2/S-3 jika ada);
  3. Daftar Riwayat Hidup sesuai format yang ditentukan;
  4. Fotokopi sah Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  5. Fotokopi sah Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  6. Makalah tentang visi, misi dan rencana strategis sesuai dengan jabatan yang dilamar (kertas A4, diketik 2 spasi, huruf arial, font 12, minimal 10 halaman);
  7. Fotokopi penilaian prestasi kerja (SKP) tahun 2015 dan tahun 2016;
  8. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  9. Surat Pernyataan Persetujuan atasan langsung atau pejabat yang berwenang (PPK);
  10. Surat Pernyataan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat yang dibubuhi materai Rp. 6.000;
  11. Surat Pernyataan tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik yang dibubuhi materai Rp. 6.000.

B. LOWONGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA :

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang lowong dan akan diisi adalah sebagai berikut :

No. Jabatan Eselon Keterangan
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup II.b
2. Kepala Dinas Pendidikan Dayah II.b
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah II.b

C. TAHAPAN DAN MATERI SELEKSI

  1. Seleksi Administrasi
    1. Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
    2. Selanjutnya panitia seleksi menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya;
  2. Seleksi Kompetensi

Panitia seleksi akan melakukan tes kompetensi terhadap seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dengan menggunakan metode sebagai berikut :

  1. Metode assesment center;
  2. Metode presentasi dan wawancara;
  3. Penulisan makalah.

D. JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

No Kegiatan Tanggal *) Keterangan
1. Pengumuman 16 s.d 30 Mei 2017 Papan pengumuman dan Website
2. Pendaftaran dan penerimaan berkas 23  s.d  30  Mei 2017 Kantor BKPSDM
3. Seleksi Administrasi 05 s.d 08 Juni  2017
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 09 Juni 2017 Papan pengumuman
5. Seleksi Kompetensi oleh assesment centre
a. Penulisan Makalah 30 Mei 2017
b .  Assesment/pengukuran kompetensi dan Potensi 05  s.d 08 Juli 2017
6. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 11 Juli 2017 Papan pengumuman dan Website
7. Seleksi Wawancara dan Rekam Jejak oleh Panitia Seleksi 12 s.d 14 Juli 2017
6. Penyampaian Hasil Penilaian Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Pidie Jaya 19 Juli 2017
7 Pengumuman Hasil Seleksi 19 Juli 2017 Papan pengumuman dan Website

E. KETENTUAN LAIN LAIN

  1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas lengkap yang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
  2. Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip Panitia Seleksi;
  3. Lamaran dapat disampaikan pada hari dan jam kerja mulai tanggai 23 Mei s.d 30 Mei 2017 kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, melalui sekretariat Panitia seleksi terbuka JPT Kabupaten Pidie Jaya dengan alamat Jln. Banda aceh-Medan Km.158 Cot Trieng (kantor BKPSDM Kabupaten Pidie Jaya);
  4. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
  5. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
  6. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
  7. Setiap perkembangan seleksi jabatan, akan disampaikan melalui papan pengumuman di Sekretariat Panitia.

Untuk bahan  persyaratan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat di Download di bawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persyaratan Tambahan Untuk Proses Penyelesaian NIP CPNS Daerah Formasi PTT

tambahan

Kepada Yth. CPNS Daerah Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Pegawai Tidak Tetap.

  1. Menindak lanjuti Surat Kepala BKN Kanreg XIII Nomor : 59/KANREGXIII/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Perihal Proses Penyelesaian NIP CPNS Daerah dari Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Pegawai Tidak Tetap;
  2. Kepada CPNS Daerah Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Pegawai Tidak Tetap untuk dapat melengkapi Persyaratan Tambahan Sbb:
    1. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan sesuai penempatan Kebutuhan PNS dari Program PTT Kemenkes;
    2. Surat Keterangan dan/atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), yang dapat diakses melalui Forlapdikti.go.id untuk menjamin kebenaran dan keaslian ijazah;
    3. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, tidak berkedudukan sebagai CPNS, bersedia ditempatkan diseluruh wilayah indonesia, dan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik;
    4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh atasan langsung serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yg bersangkutan sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai saat inimelaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus dan selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas tinggi;
    5. Khusus bagi Tenaga Dokter dan Dokter Gigi yang telah atau sedang melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap pada unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, dan bersedia ditempatkan disarana pelayanan kesehatan daerah terpencil atau paling kurang 5 (Lima) tahun, harus dilampirkan surat pernyataan di atas kertas bermaterai (6000).
  3. Seluruh Persyaratan Tambahan diterima di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pidie Jaya tanggal 18 s/d 20 April 2017 dibuat dalam rangkap 2 (dua);
  4. Format Surat Pernyataan dapat di download di website BKPSDM
  5. Demikian diumumkan untuk dapat dimaklumi.

CP : 08126997591 (Romi Susanti, SE)

1 2 3 4 5