Senin pagi (15/09/2025) ruang rapat Setdakab Pidie Jaya puluhan tenaga honorer datang, sebagian sudah berusia paruh baya. Mereka telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun di sekolah, kantor pemerintahan, hingga Rumah Sakit. Namun, saat dicek didatabase tenaga honorer, nama mereka tak ditemukan di dalamnya.
“Sudah lebih dari 10 tahun saya mengabdi, tapi sampai sekarang status tidak jelas,” ucap seorang honorer dengan nada lirih. Ia hanya ingin satu hal: kepastian nasib setelah bertahun-tahun mengabdi. Keluhan itu disampaikan dalam audiensi bersama pejabat Kabupaten Pidie Jaya, Senin (15/09/2025). Mereka berharap adanya solusi dan kejelasan agar tetap memiliki kesempatan untuk diakomodir dalam mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Hadir langsung Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST, MM, Sekda Pidie Jaya Dr. Munawar, S.Kp.MPH, Inspektur, Jamian M.Pd, Helmi S.STP, M.Si, Kepala BKPSDM, dan Fuad Ansari, S.STP sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan BKPSDM serta dihadiri puluhan honorer. Pertemuan berlangsung terbuka dan dialogis, dengan kesempatan bagi honorer untuk menyampaikan keresahan secara langsung.
Wakil Bupati Hasan Basri mengakui, Pemerintah Daerah memahami kegelisahan para tenaga honorer. Namun ia menegaskan, Pemkab Pidie Jaya tidak bisa memberikan janji yang berada di luar kewenangan. “Kami terbuka menerima semua aspirasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat (ketentuan yang berlaku). Yang bisa kami lakukan adalah menampung dan menyampaikan keluhan saudara-saudara,” ujarnya.
Sementara Kepala BKPSDM, Helmi menjelaskan, masalah honorer bukan hanya dialami Pidie Jaya, melainkan terjadi secara nasional, dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan honorer, tetapi kita tetap berpegang pada aturan dan regulasi yang berlaku sambil terus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud” jelasnya.
Meski tak mendapat janji pasti, para honorer mengaku lega karena keluhan mereka didengar langsung oleh pejabat daerah. Bagi mereka, sekadar ada ruang untuk menyuarakan keresahan sudah menjadi langkah penting agar perjuangan panjang ini tidak sia-sia.
Pemerintah Daerah berharap persoalan ini dapat dipahami bersama, pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas persoalan honorer non-database di Kabupaten Pidie Jaya sambil mendorong adanya kebijakan pemerintah yang memihak kepada tenaga honorer terutama yang tidak tertampung oleh formasi PPPK paruh waktu.
BKPSDM PIDIE JAYA AUDIENSI BERSAMA HONORER NON DATABASE BKN