• Suasana test SKB
    Suasana test SKB
  • Pelantikan Eselon IV oleh Sekretaris Daerah Pidie Jaya Ir. H. ISKANDAR, M.Si
  • Kata Sambutan Bupati Pidie Jaya H. Aiyub Abbas pada pelatikan pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

Pengumuman Bupati Pidie Jaya Tentang Kululusan Peserta Seleksi CPNSD Formasi PTT Kemenkes Tahun 2017

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/19/S.SM.01.00/2017 tanggal 01 Februari Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2017 tanggal 14 Januari tahun 2017 Tentang Penetapan Kebutuhan PNS dari Program PTT Kementerian Kesehatan RI di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 yang sudah ditetapkan sebagai Peserta Test dan dinyatakan LULUS, yang nama dan nomor ujiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Kepada Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi supaya mendaftarkan diri pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya dengan melengkapi bahan-bahan Administrasi yang telah ditetapkan mulai tanggal 06 s.d 17 Maret 2017, mulai pukul 08.30 WIB s.d 16.00 WIB (Setiap Hari Kerja). apabila sampai dengan batas waktu yangg telah ditentukan tidak melapor/mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana sampai dengan tanggal 17 Maret 2017, maka dinyatakan GUGUR.

Demikian diumumkan untuk dapat dimaklumi.

img007

img001

img002

img003

img004

img005

img006

Lampiran bisa di Download di bawah ini

Penyusunan Data Persediaan (Bezzeting) dan Kebutuhan ASN Kabupaten Pidie Jaya T.A. 2017

Menindak Lanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.3-4/99 tanggal 10 Januari 2017 perihal Penyusunan Kebutuhan ASN T.A. 2017.

Dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Penataan Kepegawaian serta sebagai bahan pertimbangan perumusan formasi ASN Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2017, maka dengan ini diminta kepada Seluruh Kepala SKPK untuk melakukan perhitungan persediaan (Bezzeting) dan kebutuhan pegawai di unit Kerja masing-masing.

Terlampir Format Isian Penyusunan Data Persediaan (Bezzeting) dan Kebutuhan ASN T.A. 2017.

CCF.334gtr02022017_0001

Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017, Aparatur Sipil Negara dilarang untuk terlibat dalam POLITIK PRAKTIS. melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang menjaga kenetralan Aparatur Sipil Negara merupakan penegasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara jelas menyatakan bahwa Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Hal ini, diperkuat dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada pasal 41 ayat 2 yang secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi Pelaksana kampanye politik. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 ini juga memuat topik yang bertema PNS dan kampanye, isinya secara lengkap sebagai berikut :

  1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Satu dekade terakhir, dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan semakin maraknya penggunaan jejaring sosial di internet serupa Facebook, Twitter atau sejenisnya, orang perorang dengan mudahnya memaparkan ide, pilihan maupun pendapatnya kepada publik. Terkait hal tersebut di atas, ASN sebagai abdi negara yang statusnya dijamin dan diatur undang-undang perlu memahami bahwa jejaring sosial adalah bagian dari masyarakat. Karenanya, perlu ada kehati-hatian dalam menyuarakan pendapat khususnya terkait politik dan keberpihakan. Dalam paparan Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa PNS sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, diperbolehkan menyuarakan dukungan terhadap partai atau calon jabatan politik tertentu. Namun, PNS dilarang mengajak orang lain untuk memilih partai atau calon tertentu termasuk dilarang mengajak anggota keluarga.

Larangan yang sama juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye. Pelanggaran PNS pada aturan PP tersebut di atas, akan dikenai hukuman disiplin, seperti yang dijelaskan sebagai berikut, tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 1). Hukuman disiplin ringan (teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis); 2) Hukuman disiplin sedang; (penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun); 3) Hukuman disiplin berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS).

Selain Undang-undang dan PP yang telag diterang tersebut, netralitas PNS dahulu juga diatur oleh Surat Edaran MENPAN Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum yang pada dasarnya adalah penjabaran dari aturan-aturan di atasnya. Namun, pada Surat Edaran MENPAN ini, dimuat aturan yang memperbolehkan PNS menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan Pemilu dengan disertai adanya izin dari atasan langsung.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa PNS sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu, memiliki hak untuk mengikuti kampanye serta dapat menyuarakan ide serta pendapatnya terkait politik, baik di masyarakat maupun di media sosial termasuk internet. Akan tetapi, PNS dilarang menjadi pelaksana kampanye termasuk dilarang mengajak dan mengimbau siapapun untuk memilih calon tertentu. Sanksi dari pelanggaran aturan ini, berupa sanksi disiplin mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat sesuai dengan penilaian dari atasan yang berhak melakukan penilaian.

Penulis : Fuad Ansari, S.STP (Pengadministrasi Kepegawaian)

1 17 18 19 20