Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017, Aparatur Sipil Negara dilarang untuk terlibat dalam POLITIK PRAKTIS. melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang menjaga kenetralan Aparatur Sipil Negara merupakan penegasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara jelas menyatakan bahwa Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Hal ini, diperkuat dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada pasal 41 ayat 2 yang secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi Pelaksana kampanye politik. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 ini juga memuat topik yang bertema PNS dan kampanye, isinya secara lengkap sebagai berikut :

  1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Satu dekade terakhir, dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan semakin maraknya penggunaan jejaring sosial di internet serupa Facebook, Twitter atau sejenisnya, orang perorang dengan mudahnya memaparkan ide, pilihan maupun pendapatnya kepada publik. Terkait hal tersebut di atas, ASN sebagai abdi negara yang statusnya dijamin dan diatur undang-undang perlu memahami bahwa jejaring sosial adalah bagian dari masyarakat. Karenanya, perlu ada kehati-hatian dalam menyuarakan pendapat khususnya terkait politik dan keberpihakan. Dalam paparan Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa PNS sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, diperbolehkan menyuarakan dukungan terhadap partai atau calon jabatan politik tertentu. Namun, PNS dilarang mengajak orang lain untuk memilih partai atau calon tertentu termasuk dilarang mengajak anggota keluarga.

Larangan yang sama juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye. Pelanggaran PNS pada aturan PP tersebut di atas, akan dikenai hukuman disiplin, seperti yang dijelaskan sebagai berikut, tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 1). Hukuman disiplin ringan (teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis); 2) Hukuman disiplin sedang; (penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun); 3) Hukuman disiplin berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS).

Selain Undang-undang dan PP yang telag diterang tersebut, netralitas PNS dahulu juga diatur oleh Surat Edaran MENPAN Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum yang pada dasarnya adalah penjabaran dari aturan-aturan di atasnya. Namun, pada Surat Edaran MENPAN ini, dimuat aturan yang memperbolehkan PNS menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan Pemilu dengan disertai adanya izin dari atasan langsung.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa PNS sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu, memiliki hak untuk mengikuti kampanye serta dapat menyuarakan ide serta pendapatnya terkait politik, baik di masyarakat maupun di media sosial termasuk internet. Akan tetapi, PNS dilarang menjadi pelaksana kampanye termasuk dilarang mengajak dan mengimbau siapapun untuk memilih calon tertentu. Sanksi dari pelanggaran aturan ini, berupa sanksi disiplin mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat sesuai dengan penilaian dari atasan yang berhak melakukan penilaian.

Penulis : Fuad Ansari, S.STP (Pengadministrasi Kepegawaian)

SEKDA LANTIK PEJABAT ESELON IV

Sekretaris Daerah Pidie Jaya Ir. H. ISKANDAR, M.Si,  melantik 219 Pejabat Eselon IV dilingkungan Setdakab Pidie Jaya, Jum’at (13/01) yang berlangsung di gedung lantai 3 Bupati Pidie Jaya.

Pelantikan Eselon IV dilingkungan Setdakab dihadiri Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemkab Pidie Jaya.  Sekretaris Daerah Pidie Jaya Ir. H. ISKANDAR, M.Si dalam sambutan nya mengatakan pejabat eselon IV yang dilantik terkait dengan adanya perubahan nomenlaktur pada pemerintah daerah. “Alhamdulillah atas perubahan inilah bapak dan ibu semua mendapat kepercayaan ini”

Pelaksanaan Pengukuhan dan pelatikan pejabat di lingkup Pemkab Pidie Jaya sebagai implementasi sekaligus tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Eselon IV ini menjadi momentum awal kinerja Pemkab Pidie Jaya yang lebih baik di awal 2017 ini, dan bekerja yang lebih keras seluruh Aparatur Pemerintah dalam upaya terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik , bersih dan membangun daerah Pidie Jaya demi mencapai kesejahteraan rakyat.

BUPATI LANTIK PEJABAT ESELON II DAN III

Pidie Jaya — Wakil Bupati Pidie Jaya melantik 120 Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang berlangsung di gedung Lobby Kantor Bupati Pidie Jaya Cot Trieng, Jum’at (06/01/2017) dihadiri langsung oleh Bupati Pidie Jaya H. Aiyub Abbas, Sekretaris Daerah Pidie Jaya Ir. H. Iskandar, M.Si, Kepala Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemkab Pidie Jaya.

Diawali pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Pidie Jaya tentang Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Eselon II dan III, dibacakan secara bergantian oleh staf pada Badan Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ) Kabupaten Pidie Jaya.

Adapun para Pejabat yang dilantik Eselon II-b sebanyak 19 orang, Eselon III-a sebanyak 29 orang, Eselon III-b sebanyak 68 orang, Pensiun sebanyak 3 orang dan diperbantukan sebanyak 3 orang.

Bupati Pidie Jaya H.AIYUB ABBAS dalam sambutan nya mengatakan bahwa keputusan yang ditetapkan itu merupakan keputusan terbaik. ”Sebagai Aparatur yang Baik, kita wajib menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya sehingga tanggung jawab kita sebagai Aparatur Negara dapat terpenuhi” katanya.

Dikatakan, penataan organisasi perangkat tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan itu mengharuskan setiap daerah untuk menata ulang SOTK mulai dari Dinas, Badan, Sekretariat, maupun Kecamatan secara Rasional, Proposional, Efektif dan Efisien.

Pelantikan itu sendiri turut disaksikan oleh para Pegawai dan Staf dilingkungan Pemerintah Pidie Jaya yang memenuhi ruangan pelantikan.

Berikut beberapa nama-nama pejabat yang dilantik :

Drs. RIDWAN M. ALI, M.Pd (Eselon II-b) sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Ir. JAILANI (Eselon II-b) sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Drs. MUHAMMAD DIWARSYAH (Eselon II-b) sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya

MANFARIJAH,A.Md.Keb (Eselon II-b) sebagai Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Ir. MUKHLIS (Eselon II-b) sebagai Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Ir. IMPIANSYAH, MP (Eselon II-b) sebagai Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya

JAMIAN, M.Pd (Eselon II-b) sebagai Inspektur Kabupaten Pidie Jaya

RIDWAN, SH, SpN (Eselon II-b) sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya

SAID ABDULLAH, SH (Eselon II-b) sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya

RUSLI, M. Pd (Eselon II-b) sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan  Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya

RAPIATI, SE (Eselon II-b) sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya

Dra. Hj. CUT AMINAH, M.Pd (Eselon II-b) sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya

Ir.PUTEH A MANAF (Eselon II-b) sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya

NASIR, S. Pd (Eselon II-b) sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Ir. MARZUKI, MM (Eselon II-b) sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya

Drh. MUZAKKIR (Eselon II-b) sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya

BURHANUDDIN, SP (Eselon II-b) sebagai Pj. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya

Drs. ABDUL SYAKUR, M.Si (Eselon II-b) sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya

SULAIMAN M. AJI, S.Sos, MM (Eselon II-b) sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya

JAILANI, SE, MM (Eselon III-A) sebagai Camat Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

NASRI, SE (Eselon III-A) sebagai  Camat Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya

Drs. MUHAMMAD (Eselon III-A) sebagai Camat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

MUHAMMAD RIZKY SYAHDAN, S. STP (Eselon III-A) sebagai Pj. Camat Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya

(Terlampir Daftar Nama-Nama Pejabat yang Dilantik)

1 12 13 14